CSR dan Sustainability Report: 5 Perbedaan yang Menentukan Isi Laporan

Salah satu kesalahan umum dalam penyusunan Sustainability Report adalah memperlakukannya sebagai laporan CSR atau donasi semata. Kesalahan itu bukan soal istilah. Ia menentukan isi laporan sejak hari pertama, karena daftar program menjawab pertanyaan apa yang dilakukan perusahaan, sedangkan Sustainability Report diminta menjawab pertanyaan yang lebih luas: dampak apa yang ditimbulkan, bagaimana dampak itu dikelola, dan apa hasilnya.

Singkatnya, CSR, yang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), adalah kewajiban dan kegiatan perusahaan yang dilaporkan dalam laporan tahunan kepada RUPS. Sustainability Report adalah laporan terstruktur tentang pengelolaan dampak keberlanjutan yang diwajibkan POJK 51/POJK.03/2017 bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Artikel ini menguraikan lima perbedaan yang paling memengaruhi apa yang masuk ke dalam laporan, lalu membahas apa yang berubah menjelang 2027.

Perbedaan pokok dalam satu pandangan

Tiga baris pertama bersumber dari ketentuan. Tiga baris terakhir adalah karakterisasi penulis atas praktik pelaporan, bukan bunyi aturan.

PP 47/2012 menyebut pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6). Untuk dokumen laporan tahunannya, rujukan umumnya ada di artikel tentang annual report menurut UU PT.

Bagi emiten, garis antara keduanya sengaja dibuat tipis pada tingkat dokumen. Menurut SEOJK 16/SEOJK.04/2021, Laporan Keberlanjutan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan, tetapi boleh disajikan terpisah. Bila terintegrasi, bagian itu menempati bab tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya, nama bab TJSL tidak menjamin isinya sebatas program CSR. Yang membedakan keduanya adalah logika yang dipakai untuk menyusun isinya.

Lima perbedaan yang menentukan isi laporan

1. Pertanyaan yang dijawab. Laporan CSR bertumpu pada narasi program: apa yang dikerjakan, untuk siapa, dan berapa anggarannya. Sustainability Report menuntut lebih banyak. POJK 51/2017 menetapkan isi minimal yang mencakup penjelasan strategi keberlanjutan, ikhtisar aspek keberlanjutan, tata kelola keberlanjutan, dan kinerja keberlanjutan. Dengan kata lain, program hanya satu bahan di antara bahan lain.
2. Dasar kewajiban dan pembaca. TJSL dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dalam RUPS. Sustainability Report disampaikan kepada OJK dan dibaca publik yang lebih beragam, termasuk investor. Menurut penulis, pembaca yang lebih beragam menuntut konteks yang lebih lengkap; alasan investor membacanya dibahas dalam artikel tentang laporan keberlanjutan dari perspektif investor.
3. Cara memilih isi. Pelaporan berbasis program memilih isi dari apa yang sudah dijalankan. Pelaporan berbasis materialitas memilih isi dari hasil asesmen tentang topik yang paling relevan bagi bisnis dan pemangku kepentingan. GRI 3: Material Topics 2021 memberi panduan menentukan topik material beserta pengungkapan tentang prosesnya. Standar GRI bukan kewajiban OJK, tetapi lazim dipakai sebagai kerangka pelengkap. Perbedaan sudut pandang materialitas finansial dan dampak dibahas di artikel tentang perbedaan ESG dan Sustainability Report.
4. Jenis bukti. Laporan berbasis program cenderung menunjukkan keluaran: jumlah kegiatan, dana yang disalurkan, jumlah penerima. Sustainability Report diharapkan menunjukkan hasil: indikator kinerja, tren dari tahun ke tahun, capaian terhadap target, dan penjelasan bila capaian meleset. Untuk menambah kredibilitas data, sebagian perusahaan memilih assurance independen. POJK 51/2017 sendiri menyebut verifikasi tertulis pihak independen sebagai unsur yang bersifat “jika ada”.
5. Kelengkapan struktur. Bila disusun terpisah, Sustainability Report perlu memuat unsur yang tidak lazim dalam laporan CSR, seperti penjelasan Direksi, tata kelola keberlanjutan, mekanisme umpan balik pembaca, dan tanggapan perusahaan atas umpan balik laporan tahun sebelumnya. Hubungan dokumen ini dengan laporan tahunan dijelaskan di artikel perbedaan annual report dan sustainability report.

Ilustrasi: dari program ke topik material

Bayangkan sebuah perusahaan yang menjalankan pelatihan keterampilan bagi warga sekitar lokasi operasinya. Contoh ini hipotetis dan hanya untuk memperlihatkan perbedaan logika.

Dalam laporan berbasis program, pelatihan itu muncul sebagai satu entri: tujuan, jadwal, anggaran, jumlah peserta. Dalam Sustainability Report, titik berangkatnya berbeda. Pertama, perusahaan menjelaskan apakah dampak terhadap masyarakat sekitar termasuk topik material dan bagaimana kesimpulan itu dicapai. Kedua, perusahaan menjelaskan kebijakan dan cara mengelola dampak tersebut, termasuk mekanisme keluhan. Ketiga, laporan menyajikan indikator, target, dan hasilnya. Pelatihan tetap hadir, tetapi sebagai bukti di bawah topik, bukan sebagai kerangka laporan.

Tenggat dan bentuk dokumen

Pasal 10 POJK 51/2017 menetapkan dua jalur. Bila Laporan Keberlanjutan disusun sebagai bagian tidak terpisah dari laporan tahunan, penyampaiannya mengikuti batas waktu laporan tahunan masing-masing. Bila disusun terpisah, penyampaiannya paling lambat 30 April tahun berikutnya. Bagi emiten dan perusahaan publik dengan tahun buku selain 1 Januari sampai 31 Desember, SEOJK 4/SEOJK.04/2022 menyebut batasnya akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Untuk tahun buku 31 Desember 2026, kedua jalur bermuara pada akhir April 2027. Pilihan antara satu dokumen atau dua dokumen karena itu lebih menyangkut beban kerja dan konsistensi daripada tenggat. Pertimbangannya dibahas dalam artikel integrated report di Indonesia.

Yang berubah menuju 2027

Dua perkembangan membuat daftar program makin sulit menjadi tulang punggung laporan.

Standar GRI. GRI menerbitkan GRI 102: Climate Change 2025 dan GRI 103: Energy 2025 pada Juni 2025. Menurut dokumen GRI 103, standar itu berlaku untuk laporan atau materi yang diterbitkan pada atau setelah 1 Januari 2027. GRI 102 mencakup pengungkapan seperti rencana transisi iklim serta target dan kemajuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Bagi perusahaan yang melaporkan dengan GRI dan menilai iklim atau energi sebagai topik material, laporan tahun buku 2026 yang terbit pada 2027 berpotensi masuk dalam cakupan standar baru ini. Sumber sekunder kadang merumuskan tanggal efektif berdasarkan periode pelaporan, jadi teks standar perlu diperiksa langsung.

Standar nasional dan regulasi. DSK IAI mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025. Keduanya merujuk pada IFRS S1 dan S2, dan berlaku efektif 1 Januari 2027 dengan opsi penerapan dini. Di sisi regulator, OJK menyampaikan pada Maret 2026 bahwa POJK 51/2017 sedang disempurnakan agar selaras dengan praktik internasional, dan perubahannya sempat dibuka untuk konsultasi publik. Siapa yang wajib menerapkan standar baru, dan sejak kapan, bergantung pada ketentuan OJK yang berlaku; perbandingan kedua kerangka itu ada di artikel perbedaan POJK 51 dan PSPK.

Menurut penulis, arah ini mempersempit ruang bagi laporan yang hanya berisi program. Risiko dan peluang keberlanjutan yang memengaruhi prospek perusahaan akan makin dicari buktinya, dan program CSR belum tentu menjawabnya.

Apa artinya bagi Direksi dan tim penyusun

Keputusan tentang kerangka laporan adalah keputusan yang dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pilihan editorial. Perspektif pimpinan atas hal ini dibahas di artikel tentang laporan keberlanjutan dari perspektif Direksi. Sebelum kerangka laporan dikunci, lima pertanyaan berikut dapat dipakai sebagai uji awal:

1. Apakah daftar topik berasal dari asesmen materialitas, bukan dari daftar program?
2. Apakah setiap topik material punya kebijakan, indikator, target, dan hasil?
3. Apakah program CSR ditempatkan sebagai bukti di bawah topik yang relevan?
4. Apakah angka di bab TJSL dan di Sustainability Report bernilai sama?
5. Bila laporan disusun terpisah, apakah mekanisme umpan balik dan tanggapan atas umpan balik tahun lalu sudah tersedia?

Tim yang membutuhkan pendamping untuk bagian ini dapat melihat layanan konsultan Sustainability Report Bostonprice Asia. Halaman layanan itu mencantumkan gap analysis, materiality assessment, pengumpulan dan verifikasi data, serta penyelarasan dengan annual report sebagai ruang lingkupnya, dan menyebut proses penyusunan yang ideal memakan waktu tiga sampai empat bulan. Peran pendamping bersifat konsultatif dan editorial: tidak menggantikan tanggung jawab Direksi atas isi laporan, tidak memberi assurance, dan tidak mengubah data yang diberikan perusahaan.

Pertanyaan penutup yang layak diajukan: bila daftar program tahun ini dihapus dari draf laporan, apakah laporan itu masih memiliki kerangka yang berdiri sendiri?

FAQ · CSR & SUSTAINABILITY REPORT

Pembahasan lain tentang pelaporan keberlanjutan tersedia di Sustainability Report, sedangkan pembahasan tata kelola dapat dibaca di GCG dan Tata Kelola Perusahaan.