Penyusunan Annual Report biasanya memakan waktu berbulan-bulan: tema, desain, narasi, persetujuan internal. Dasar hukumnya hanya beberapa pasal singkat. Dalam UU Perseroan Terbatas, dokumen yang sering dibaca sebagai produk komunikasi korporasi itu diperlakukan sebagai bahan pertanggungjawaban yang harus diputuskan pemegang saham. Itulah inti annual report menurut UU PT.
Daftar Isi
Kedudukan Laporan Tahunan dalam UU PT
UU Nomor 40 Tahun 2007 memakai istilah “laporan tahunan”, bukan “annual report”. Yang diatur adalah kewajiban Direksi dan jalur persetujuannya, bukan format publikasi. Pasal 66, 67, 69, dan 78 membentuk satu rantai: menyusun, menandatangani, menyetujui, lalu membawanya ke RUPS tahunan. Ketentuan rinci soal bentuk dan isi datang dari regulasi lain, tergantung jenis perusahaan; perbedaannya dibahas di Perbedaan Annual Report PT, Emiten, Perusahaan Publik, dan BUMN. Gambaran besarnya ada di Dasar Hukum Annual Report di Indonesia.
Pasal 66: Kewajiban dan Isi Minimum
Pasal 66 ayat (1) mewajibkan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Sebelumnya, Dewan Komisaris harus menelaah laporan tersebut.
Selanjutnya, ayat (2) mengatur enam komponen utama laporan tahunan. Komponen tersebut meliputi:
- Laporan keuangan, yang mencakup neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
- Laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku.
- Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
- Rincian masalah yang muncul selama tahun buku dan memengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku.
“Sekurang-kurangnya” menandai lantai, bukan langit-langit. Butir “rincian masalah” layak dibaca pelan-pelan: undang-undang meminta perusahaan menuliskan apa yang mengganggu usahanya, bukan hanya apa yang berhasil.
Pasal 67: Tanda Tangan dan Tanggung Jawab
Menurut Pasal 67 ayat (1), laporan tahunan ditandatangani semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku bersangkutan, lalu disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS agar dapat diperiksa pemegang saham. Ayat (2) mengatur bahwa anggota yang tidak menandatangani harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau Direksi menyatakannya dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan.
Tanda tangan di sini bukan seremoni; ia menaruh nama pribadi di bawah isi dokumen.
Pasal 69: Persetujuan RUPS
Pasal 69 ayat (1) menyatakan persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS. Ayat (3) dan (4) menambahkan lapisan lain: bila laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada pihak yang dirugikan, kecuali terbukti keadaan itu bukan karena kesalahan mereka. Perhatikan objeknya: yang disebut adalah laporan keuangan, bukan seluruh laporan tahunan.
Dalam bahan RUPS tahunan sejumlah emiten, persetujuan laporan tahunan dibaca sebagai pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepanjang tindakan tercermin dalam laporan tahunan, kecuali penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Itu pembacaan yang tercantum di dokumen tersebut. Bila dipakai sebagai kerangka analisis, kualitas isi laporan menentukan seberapa jauh perlindungan itu bekerja.
Pasal 78: RUPS Tahunan
Pasal 78 ayat (2) mewajibkan RUPS tahunan diadakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, dan ayat (3) mengharuskan semua dokumen laporan tahunan diajukan di forum itu. Sejumlah kajian hukum mencatat bahwa UU PT tidak mengatur sanksi khusus atas keterlambatan RUPS tahunan. Kewajibannya tegas; konsekuensinya tidak dirumuskan eksplisit.
Hubungan dengan Pertanggungjawaban Direksi
Keempat pasal ini bermuara pada satu hal: laporan tahunan adalah cara Direksi, dengan telaah Dewan Komisaris, menjawab pemegang saham atas satu tahun buku. Dalam pembacaan saya, Annual Report yang rapi tetapi tipis substansi bukan sekadar soal mutu editorial, melainkan soal dokumen apa yang sedang ditandatangani.
Implikasi bagi Corporate Secretary
Bagi Corporate Secretary, empat pasal ini bisa menjadi peta kerja: memetakan isi minimum Pasal 66 ke struktur laporan, menyusun jadwal mundur dari batas enam bulan (telaah Komisaris, penandatanganan, ketersediaan sejak panggilan RUPS), dan mendokumentasikan alasan tertulis bila ada yang tidak menandatangani.
Namun daftar isi yang lengkap hanya menjawab Pasal 66. Pertanyaan Pasal 67 dan 69 lebih sulit: apakah semua yang menandatangani benar-benar membaca apa yang mereka tandatangani?
Butuh bantuan memetakan kewajiban UU PT ke struktur Annual Report perusahaan? Konsultasikan kebutuhan penyusunan Annual Report Anda bersama Bostonprice Asia.
