Dasar Hukum Annual Report BUMN. Kewajiban laporan tahunan BUMN tidak berdiam di satu pasal. Dalam PER-2/MBU/03/2023 saja, ia muncul di bagian dewan komisaris, direksi, manajemen risiko, tingkat kesehatan, sampai bab pelaporan. Tulisan ini memetakan dasar hukum Annual Report BUMN dan menandai satu hal yang perlu dicek ulang .
Daftar Isi
Apa Dasar Hukum Annual Report BUMN?
Bersumber dari Hukumonline, lapisan pertama adalah, UU Perseroan Terbatas: direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Persero berbentuk PT, sehingga lapisan ini ikut berlaku.
Lapisan kedua adalah peraturan khusus BUMN, yaitu PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Lapisan ketiga, khusus BUMN terbuka, adalah regulasi pasar modal. Peta lintas entitasnya ada di pilar kami: Dasar Hukum Annual Report di Indonesia.
Apa yang Diatur PER-2/MBU/03/2023?
Peraturan ini bukan pedoman menyusun Annual Report. Ruang lingkupnya tujuh bidang: prinsip tata kelola, manajemen risiko, tingkat kesehatan, perencanaan strategis, kegiatan korporasi signifikan, teknologi informasi, dan pelaporan. Saya membacanya begini: laporan tahunan adalah alat pertanggungjawaban tata kelola, bukan sekadar dokumen komunikasi. Bentuk bukunya menyusul belakangan. ( Sumber : BPK RI )
Isi Laporan Tahunan BUMN
Isinya tersebar. Direksi wajib memuat jumlah rapat dan kehadiran tiap anggota, sedangkan komisaris memastikan identitas, jabatan di perusahaan lain, rapat, dan honorariumnya tercantum. Materi sosialisasi peraturan ini menambahkan laporan keuangan, jalannya usaha, realisasi KPI, tata kelola risiko, TJSL, PMN, penugasan khusus, evaluasi RJP, dan tindak lanjut temuan auditor. Inilah isi Annual Report BUMN dalam praktik regulasi, bukan daftar isi buku.
Laporan Tahunan Tidak Diaudit dan Diaudit
Bab pelaporan membedakan laporan tahunan tidak diaudit dan yang telah diaudit. Yang tegas dalam teks: laporan keuangan tahunan BUMN diaudit auditor eksternal yang ditetapkan RUPS/Menteri dari calon usulan komisaris, dengan kriteria kantor akuntan publik tertentu. Tenggat masing-masing versi perlu dibaca langsung pada Bab VII dan petunjuk teknisnya.
Annual Report BUMN dan KPI
KPI berakar pada Kontrak Manajemen Tahunan, yakni target KPI Direksi yang ditetapkan RUPS/Menteri untuk satu tahun. Realisasinya masuk laporan tahunan. Di titik ini laporan berhenti menjadi narasi dan bisa dibandingkan dengan janji. Pertanyaannya: angka realisasi dijelaskan, atau hanya dipajang?
Annual Report BUMN dan Manajemen Risiko
Direksi wajib menyusun laporan manajemen risiko: pemantauan risiko, audit intern, dan tata kelola terintegrasi. Laporan pemantauan memuat strategi, profil, peta risiko, risiko inheren dan residual, sampai catatan kejadian kerugian. Semuanya berkala dan menyatu dengan laporan tahunan dalam bab tersendiri.
Annual Report BUMN dan TJSL
Dasarnya peraturan berbeda: PER-1/MBU/03/2023 Pasal 33. Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL disusun dalam laporan triwulanan dan tahunan, dalam bab tersendiri. Laporan keuangan program pendanaan UMK tahunan diaudit kantor akuntan publik terpisah dari audit laporan keuangan BUMN.
BUMN Tbk dan BUMN Non-Tbk: Apa Perbedaannya?
PER-2 mendefinisikan Persero Terbuka sebagai Persero yang memenuhi kriteria modal dan jumlah pemegang saham tertentu, atau melakukan penawaran umum. Laporan tahunan BUMN Tbk menambah lapisan pasar modal: POJK 29/POJK.04/2016 mewajibkan penyampaian ke OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan BUMN non Tbk tidak membawa lapisan itu, tetapi tetap tunduk pada UU PT (bagi Persero) dan PER-2. Uraian lengkapnya: Perbedaan Annual Report PT, Emiten, Perusahaan Publik, dan BUMN.
Checklist Annual Report BUMN
- Rujukan hukum: UU PT, PER-2, PER-1 (TJSL), dan POJK 29/2016 bila Tbk
- Rapat serta kehadiran Direksi dan Komisaris
- Laporan keuangan diaudit KAP sesuai kriteria
- Realisasi KPI terhadap Kontrak Manajemen
- Bab manajemen risiko dan bab TJSL tersendiri
- Laporan tingkat kesehatan (peringkat berdiri sendiri dan akhir), yang merupakan bagian dari laporan tahunan
- Hasil penilaian tata kelola, dilaporkan bersama laporan tahunan
- Penerima laporan dan mekanisme penyampaiannya, diverifikasi ulang
Satu catatan sebelum mengutip PER-2. PP 38/2026 (21 Agustus 2026) mencabut PP 45/2005, salah satu dasar penerbitan PER-2, dan menyatakan peraturan pelaksana tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Fungsi pembinaan Kementerian BUMN kini di BP BUMN, dan kewenangan pedoman strategis di sejumlah bidang berada pada Danantara. Laporannya masih ditulis. Kepada siapa ia kini dipertanggungjawabkan?
