Tujuan Sustainability Report bagi Perusahaan dan Stakeholder

Menurut pedoman teknis OJK, laporan keberlanjutan adalah laporan kepada publik tentang kinerja keberlanjutan, yang juga dianggap sebagai akuntabilitas dan transparansi atas dampak operasi perusahaan. Standar GRI menambahkan pengungkapan dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. Kepercayaan stakeholder adalah manfaat yang diharapkan, bukan hasil otomatis.

Pedoman teknis laporan keberlanjutan dari OJK memuat dua butir yang terdengar sederhana: lembar umpan balik untuk pembaca, dan tanggapan atas umpan balik laporan tahun sebelumnya. Keduanya menunjukkan bagaimana regulator membayangkan tujuan laporan. Bukan monolog tahunan, melainkan percakapan yang berlanjut.

Karena itu pertanyaan tentang tujuan sustainability report lebih menarik daripada daftar manfaat. Daftar manfaat menjawab apa yang bisa didapat perusahaan. Tujuan menjawab untuk siapa laporan itu ditulis, dan apa yang harus dibuktikannya.

Artikel ini membaca tujuan itu sebagai rantai tiga mata: menghubungkan dampak bisnis dengan pengungkapan, menjadikan pengungkapan itu akuntabel, lalu membuka jalan bagi kepercayaan stakeholder. Bagian yang merupakan tafsir penulis diberi label.

Apa yang tertulis tentang tujuan laporan keberlanjutan

Menurut pedoman teknis OJK

Pedoman teknis dalam Lampiran II SEOJK 16/2021 menyebut laporan keberlanjutan sebagai laporan kepada publik tentang kinerja keberlanjutan dengan tiga pilar: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pedoman yang sama menyebutnya dianggap pula sebagai akuntabilitas dan transparansi emiten atas dampak operasinya terhadap ketiga pilar itu. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, laporan dipandang sebagai media yang menyajikan kontribusi perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Pedoman itu juga mendaftar manfaat yang “diharapkan”, bukan dijanjikan.

Uraian manfaat yang lebih lengkap ada dalam artikel tentang manfaat laporan keberlanjutan. Artikel ini memilih bertanya apa yang harus benar agar manfaat itu terwujud.

Menurut GRI

GRI 1: Foundation 2021 menyatakan bahwa Standar GRI memungkinkan organisasi mengungkapkan secara terbuka dampaknya yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia, termasuk dampak pada hak asasi manusia dan cara organisasi mengelola dampak itu. Menurut GRI, pengungkapan itu meningkatkan transparansi atas dampak dan akuntabilitas organisasi. Pengguna informasinya mencakup pemangku kepentingan, serta pihak lain seperti akademisi dan analis. Pembahasan penerapan standar GRI di tingkat Direksi tersedia di situs ini.

Satu tujuan, dua arah

OJK dan GRI sama-sama menekankan transparansi dan akuntabilitas atas dampak. Perbedaannya muncul pada kerangka yang sedang bergerak. Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2 dari IAI, yang efektif untuk periode mulai 1 Januari 2027, menurut ulasan Bisnis.com dirancang berorientasi pada investor. Pergeseran dari dampak ke keuangan dibahas dalam artikel tentang transisi POJK 51 ke PSPK. Untuk saat ini, tujuan yang tertulis dalam POJK 51 dan GRI tetap berpusat pada dampak.

Mata rantai pertama: menghubungkan dampak bisnis dengan pengungkapan

Dampak yang diminta pedoman: dua arah

Pedoman teknis OJK tidak meminta laporan yang hanya berisi capaian. Bagian ikhtisar aspek sosial meminta uraian dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan, termasuk upaya meminimalkan dampak negatif. Pengungkapan dampak produk dan jasa diminta mencakup dampak positif dan negatif beserta mitigasinya. Pedoman menjelaskan alasannya: informasi itu disampaikan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan, “tidak hanya pada dampak positif saja”.

GRI memakai logika yang sama. Topik material adalah topik yang mewakili dampak paling signifikan organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. Yang dilaporkan juga mencakup bagaimana organisasi mengelola dampak itu.

Menghubungkan dampak dengan bisnis

Bagian ini adalah tafsir penulis. Tujuan “menghubungkan” baru tercapai ketika dampak yang dilaporkan terhubung dengan keputusan bisnis. Pedoman memberi jalurnya. Strategi keberlanjutan diminta memuat target waktu jangka pendek dan panjang, pengelolaan risiko, dan hasil yang ingin dicapai. Penilaian risiko atas penerapan keberlanjutan diminta mencakup prosedur mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, beserta peran Direksi dan Dewan Komisaris.

Dengan kata lain, dampak yang berdiri sendiri di bab terakhir belum terhubung. Dampak yang muncul dalam strategi, risiko, dan target sudah terhubung. Cara narasi keberlanjutan dibaca bersama laporan tahunan dibahas dalam artikel tentang ESG dalam annual report.

Di mana mata rantai ini putus

Mata rantai pertama putus pada dua titik. Titik pertama: hanya capaian yang dilaporkan, padahal pedoman meminta dua arah. Titik kedua: dampak dilaporkan tanpa kaitan dengan strategi dan risiko, sehingga pembaca tidak tahu apakah dampak itu mengubah keputusan apa pun. Keduanya bisa terjadi pada laporan yang lengkap secara format.

Mata rantai kedua: akuntabilitas yang bisa dilacak

Mekanisme akuntabilitas dalam pedoman

Kata akuntabilitas dalam pedoman OJK bukan slogan. Ia punya beberapa mekanisme yang bisa dicek pembaca.

• Capaian dibandingkan target. Penjelasan Direksi diminta membandingkan pencapaian kinerja keberlanjutan, di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan target yang ditetapkan.
• Target dan realisasi tiga tahun. Kinerja ekonomi diminta disajikan sebagai perbandingan target dan kinerja selama tiga tahun terakhir.
• Penanggung jawab. Tata kelola keberlanjutan diminta menguraikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, atau unit kerja yang bertanggung jawab atas penerapan.
• Pernyataan tanggung jawab. Bila laporan keberlanjutan disajikan terpisah dari laporan tahunan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas isinya. Anggota yang tidak setuju dengan isi laporan tidak perlu menandatanganinya.

Bila laporan disajikan sebagai bagian tidak terpisah dari laporan tahunan, berlaku ketentuan laporan tahunan. Menurut POJK 29/2016, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan dan seluruh anggotanya menandatanganinya. Siapa yang bertanggung jawab atas isi laporan, dengan kata lain, sudah diatur. Pandangan dari kursi Direksi dibahas dalam artikel tentang laporan keberlanjutan dari perspektif Direksi.

Batas akuntabilitas yang diatur regulasi

Sanksi dalam POJK 51 sendiri terbatas. Pasal 13 ayat (2) hanya menyebut teguran atau peringatan tertulis bagi emiten dan perusahaan publik non-LJK yang melanggar kewajiban menerapkan, menyusun, menyampaikan, dan mempublikasikan laporan. Ketentuan itu menyasar kewajiban membuat laporan. Kualitas isi tidak disebut sebagai sasaran tersendiri.

Interpretasi penulis: akuntabilitas atas kualitas isi lebih banyak ditopang oleh mekanisme di dalam laporan dan oleh pembacanya, daripada oleh sanksi. Karena itu pengawasan dewan dan tata kelola internal menjadi penentu. Pembahasan serupa tersedia di kategori GCG dan Tata Kelola Perusahaan.

Di mana mata rantai ini putus

Mata rantai kedua putus ketika target tidak pernah dibandingkan dengan realisasi, ketika penanggung jawab tidak bisa ditunjuk dengan nama dan peran, atau ketika target yang meleset tidak dijelaskan. Pedoman memberi contoh yang patut dicatat: capaian yang lebih rendah dari target dijelaskan beserta penyebabnya. Laporan semacam itu memberi pembaca sesuatu yang bisa diperiksa.

Mata rantai ketiga: kepercayaan stakeholder

Kepercayaan adalah hasil, bukan tujuan yang berdiri sendiri

Pedoman OJK menempatkan kepercayaan publik di antara manfaat eksternal yang “diharapkan”, berdampingan dengan reputasi, akses dana, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Kata “diharapkan” penting. Tidak ada ketentuan yang menjamin bahwa laporan membuat pemangku kepentingan percaya. Kepercayaan hanya muncul bila dua mata rantai sebelumnya berfungsi dan pembaca punya cara memeriksanya.

Tiga alat yang disediakan pedoman

Pedoman menyediakan tiga alat yang menopang kepercayaan.

1. Pelibatan pemangku kepentingan. Perusahaan diminta mengidentifikasi pemangku kepentingannya, menjelaskan cara menanggapi ekspektasi mereka, dan menyebut pendekatan yang dipakai, misalnya dialog, survei, atau seminar.
2. Lingkar umpan balik. Laporan diminta memuat lembar umpan balik bagi pembaca dan tanggapan atas umpan balik laporan tahun sebelumnya, yaitu apa yang diterima dan apa yang ditindaklanjuti.
3. Verifikasi independen. Bagian “Lain-lain” meminta penjelasan apakah laporan sudah diverifikasi penyedia jasa assurance. Bila sudah, laporan memuat nama penyedia, periode, kebijakan pemilihan, laporan assurance eksternal, dan hubungan penyedia dengan perusahaan yang dapat mengganggu independensi. Verifikasi tertulis itu dicantumkan “jika ada”.

Di mana kepercayaan menjadi rapuh

Pada alat ketiga, data pasar menunjukkan jarak yang paling jelas. OJK menyatakan lebih dari 90 persen entitas tercatat menyampaikan laporan keberlanjutan untuk tahun 2025, dan BEI menyebut angka 87 persen. Menurut BEI, baru sekitar 13 persen laporan 2025 yang memperoleh verifikasi pihak ketiga. OJK menyatakan pada Maret 2026 bahwa standar pengungkapan baru dimaksudkan agar laporan terukur dan dapat dibandingkan, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar dan investor. Draf RPOJK Pasal 24 mengusulkan verifikasi independen yang wajib bagi emiten kelompok 1 sampai 3. Semuanya masih draf.

Interpretasi penulis: kepercayaan rapuh di titik di mana klaim lebih mudah ditulis daripada diperiksa. Pembaca yang tidak punya akses ke data sumber hanya bisa mengandalkan dua hal, yaitu konsistensi isi laporan dan pernyataan pihak independen. Cara pihak independen menguji laporan dibahas dalam artikel tentang assurance ESG independen. Dari sisi pembaca investor, lihat fungsi laporan keberlanjutan bagi investor dan laporan keberlanjutan dari perspektif investor.

Mata rantai yang saling bergantung

Ketiga tujuan tidak bekerja sendiri. Dampak yang hanya dilaporkan separuh membuat akuntabilitas kosong. Akuntabilitas tanpa bukti membuat kepercayaan bergantung pada kata-kata. Karena itu pertanyaan yang adil untuk diajukan pada sebuah laporan bukan hanya apakah ia lengkap, melainkan di mata rantai mana ia putus.

Implikasi: menguji tiga mata rantai sebelum laporan terbit

Bagi tim keberlanjutan, Sekretaris Perusahaan, dan Direksi, tiga tujuan di atas bisa dijadikan uji kerja. Tabel berikut adalah saran, bukan ketentuan.

Tiga langkah awal

1. Mulai dari dampak yang tidak nyaman. Susun daftar dampak negatif yang material sebelum menulis narasi capaian. Pedoman OJK meminta keduanya.
2. Pasangkan target dengan realisasi. Telusuri setiap target keberlanjutan beserta realisasinya selama tiga tahun, dan siapkan penjelasan untuk yang meleset.
3. Rencanakan pemeriksaan sebelum laporan jadi. Tentukan angka kunci yang akan diverifikasi, pemilik datanya, dan jalur umpan balik pembaca. Cek juga bahwa angka di laporan keberlanjutan cocok dengan laporan tahunan, karena pedoman menyebut laporan keberlanjutan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan.

Langkah-langkah ini tidak menggantikan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas isi laporan. Mereka hanya membuat tanggung jawab itu lebih mudah dijalankan.

Pedoman OJK membayangkan laporan keberlanjutan sebagai percakapan yang berlanjut dari tahun ke tahun, dengan pembaca yang memberi umpan balik dan perusahaan yang menanggapinya. Percakapan semacam itu hanya bertahan bila apa yang dikatakan laporan dapat diperiksa.

Jadi satu pertanyaan layak diajukan sebelum laporan tahun ini terbit. Jika seorang pemangku kepentingan menanyakan satu angka di halaman mana pun, siapa yang menjawab, dengan dokumen apa, dan apakah jawabannya masih cocok dengan cerita di halaman sebelumnya?

Bila tim Anda ingin membahas kebutuhan penyusunan laporan keberlanjutan, mulailah dengan konsultasi awal melalui halaman konsultan sustainability report Bostonprice Asia.