Bostonprice Asia Articles

Penjurian ARA untuk Lembaga Pemerintah, di Mana Katagorinya?

23 Mar

By Anab Afifi   |   In Bostonprice Asia

     Setiap diundang diskusi oleh peserta konstetasi Annual Report Award (ARA), khususnya lembaga-lembaga non-Persero, saya selalu menghadapi pertanyaan:

“Apakah kami bisa juara? Mengapa kami tidak pernah bisa masuk nominasi? Apakah juri itu …. (off the record)?”

Saya jawab tegas.

“ARA dilaksanakan melalui sebuah penilaian dan penjurian yang ketat, tegas, dan fair. Jadi tidak selayaknya muncul spekulasi atau pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada keraguan dalam pelaksanaannya.”

Jawaban saya itu berangkat dari keyakinan saya. Meski saya bukan juri ARA.

Namun, diantara pertanyaan tersebut memang ada suatu fakta yang cukup menggelisahkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan bentuk rasa penasaran dari sejumlah lembaga.

Saya menghadapi banyak lembaga yang begitu bersemangat ikut kontestasi ARA. Namun, dalam kenyataannya, boro-boro masuk nominasi, rangking mereka berada di belakang.

Setelah bolak-balik saya teliti, tidak semua buku Annual Report mereka buruk. Tetapi, sepertinya mereka ikut kejuaraan pada klasemen keliru.

Anda bisa renungkan pendapat saya ini.

Sebuah lembaga di bawah suatu kementerian, oleh panitia ARA dimasukkan katagori BUMN. Padahal lembaga itu jelas-jelas bukan BUMN.

Ada lagi sebuah lebaga sepesifik yang berada di bawah kementerian keuangan. Meskipun namanya mirip sebuah bank, tetapi nyata-nyata lembaga ini bukan bank. Lantas, oleh panitia ARA dimasukkan katagori BUMN Keuangan.

Sungguh aneh.

Begitupun ada sebuah badan usaha berbentuk Perum. Dia dimaksukkan dengan kelompok klasemen katagori BUMN non keuangan.

Bagaimana hasilnya?

Jelas mereka itu dipaksa bertanding dalam kolam berbeda. Ibarat petinju kelas bulu dipaksa bertanding dengan kelas berat. Sebuah pertandingan yang tidak apple to apple.

Kenapa tidak apple to apple? Jelas sekali struktur oraganisasi mereka secara unik tidak bisa disamakan dengan Perseroan.

“Lalu bagaimana ini Pak Anab?”, keluh mereka.

Saya pun hanya bisa memberikan jawaban spekulatif, “Menurut saya ARA perlu memberikan satu katagori khusus buat mereka. Wong sama-sama lembaga keuangan saja, misalnya, BPR bisa dibuatkan klasemen atau katagori tersendiri”.

Itung-itung tulisan ini adalah mewakili aspirasi mereka macam BPJS, EximBank, Bulog, Perum, dan sederet lembaga-lembagan non-Persero yang belum ada katagorinya.

Selama ini, mereka “dipaksa” bertanding bersama BUMN yang memiliki struktur GCG berbeda. Selain itu mindset tim penilai dan juri dalam menilai sudah lekat dengan pola struktur Perseroan. Sementara, lembaga-lembaga ini memiliki struktur yang secara unik jelas-jelas berbeda, bagaikan makhluk alien yang turun ke planet ARA.

Saya rasa gagasan tantang perlunya panitia ARA memberikan katagori tersendiri untuk mereka ini cukup fair. Apalagi bila dikaitkan dengan semangat ARA yang mendengungkan GCG yang didalamnya selalau bicara fairness itu.

Jika hal itu bisa dibuka, saya rasa ajang ARA ini ke depan akan semakin marak.

Sign up for newsletter

Silahkan isi email anda untuk berlangganan informasi dan artikel terbaru kami

logo